PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

http://dinsos.jatengprov.go.id

Hal terbaik yang bisa anda lakukan untuk orang lain bukanlah membagikan kekayaan anda, tetapi membantu ia untuk memiliki kekayaannya sendiri.
"Benjamin Disraeli"

Semarang. Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan positif dalam sepuluh tahun terakhir. Sepanjang 2003-2013, pertumbuhan ekonomi berhasil mengangkat 8,75 juta orang dari garis kemiskinan. Pada 2003, angka kemiskinan mencapai 37,30 juta jiwa dan turun menjadi 28,55 juta pada 2013. Prestasi ini cukup menggembirakan, tetapi belum memuaskan.

Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan secara tuntas. Sehingga dengan demikian Program Penanggulangan Kemiskinan baik di Indonesia pada umumnya maupun di Provinsi Jawa Tengah pada khususnya tetap  merupakan salah satu program yang mendesak untuk dilakukan.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, September 2013) jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.704.870 jiwa atau 14,44 % dari total penduduk Jawa Tengah.

Sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2013 Pemerintah melaksanakan program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus lainnya dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan yang muncul akibat adanya pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Program P4S yang dilaksanakan berupa yang terdiri dari Raskin, Bantuan siswa Miskin dan Program Keluarga Harapan. Sedangkan Program khusus lainnya berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I).

Untuk Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan Program P4S dan program khusus lainnya di tahun 2013 dilaksanakan sebagai berikut:

A.     Raskin

ØTujuan diberikannya Raskin adalah untuk Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

ØSasaran Program RASKIN di Jateng Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.482.157 RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS yang dikelola dalam Basis Data Terpadu TNP2K dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD).

B.     Bantuan Siswa Miskin (BSM)

ØBSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah bantuan personal yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakannya program BSM ini adalah menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan; mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali; membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan dan mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah universal. Sedangkan manfaat dari dilaksanakannya program BSM ini adalah anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal.

ØSasaran program BSM di Provinsi Jawa Tengah adalah 1.040.400 siswa SD, 398.300 siswa SMP dan 176.200 siswa SMA.

C.     Program Keluarga Harapan (PKH)

ØPKH adalah program pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban. Tujuan dari pelaksanaan program PKH ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan; meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia; dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan program PKH ini adalah memberikan tambahan pendapatan income effect; memutus tali rantai kemiskinan melalui price effect dan insurance effect; mengurangi pekerja anak; meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pencapaian MDGs.

ØSasaran atau lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah meliputi 24 Kabupaten/Kota yaitu: Kab. Cilacap, Brebes, Wonogiri, Pemalang, Sragen, Semarang, Rembang, Karanganyar, Purworejo, Magelang, Temanggung, Demak, Tegal, Kendal, Banyumas, Klaten, Sukoharjo, Pati, Kudus, Batang, Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Semarang dengan total realisasi Rp. 728.984.724.000,- (Tujuh ratus dua puluh delapan  milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dengan sasaran 415.720 RTSM.

D.     Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

ØBLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga  Miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM Mekanisme pembayaran BLSM dibagi menjadi 2 kali yaitu pembayaran pertama pada bulan Juni – Juli 2013 sebesar Rp 300.000 dan pembayaran ke dua pada bulan September 2013 sebesar Rp 300.000 melalui PT.Pos Indonesia dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Manfaat dari dilaksanakannya program BLSM ini adalah untuk  meringankan beban Rumah Tangga Miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, transportasi dan keperluan lain dan merupakan solusi jangka pendek untuk menhindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah dan mengurangi konsumsi makanan yang bergisi.

ØSasaran pelaksanaan program BLSM di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.482.157 RTS dengan jumlah  nominal Rp. 744.647.100.000 (Tujuh ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Realisasi pencairan BLSM  tahap I di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.470.375 RTS dengan jumlah nominal sebesar Rp. 741.112.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk realisasi BLSM Tahap II sebanyak 2.466.850 RTS dengan nominal                   Rp. 740.055.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh milyar lima puluh lima juta rupiah). Adanya sisa realisasi yang tidak dicairkan diantaranya disebabkan karena proses pendataan yang tidak tepat sasaran, dan adanya perubahan sasaran, yang awalnya di tahap I masuk dalam RTS kemudian setelah mendapatkan BLSM taraf kehidupannya menjadi meningkat.

Selain program-program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial sudah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan dengan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Untuk tahun 2014, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi     Jawa Tengah adalah:

Ø  Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE) sebanyak 3.500 KK (350 KUBE) yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Jepara, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan dan Kab. Brebes) dengan anggaran Rp. 4.250.000.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Provinsi          Jawa Tengah. Dari 3.500 KK calon penerima manfaat akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan perincian 240 KUBE KRSE dan 110 KUBE WRSE.

Ø  Program penanganan fakir miskin melalui kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) sebanyak 200 KK (20 KUBE) yang tersebar di 5 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Ø  Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dengan jumlah nominal             Rp. 3.377.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan sasaran 1.200 orang yang tergabung dalam 120 KUBE yang akan mendapat fasilitasi bantuan @ Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Temanggung, Purworejo, Blora dan Jepara.

Ø  Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dengan jumlah nominal             Rp. 2.350.520.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sasaran 800 orang yang tergabung dalam 80 KUBE yang akan mendapat fasilitasi bantuan @ Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Demak, Pati dan Kota Pekalongan.

Meskipun telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, ternyata jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan secara signifikan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam skala kebijakan, konsep, implementasi dan partisipasi.

Dari sisi kebijakan, banyak kebijakan yang dikeluarkan antar kementerian dan antar dinas yang sama-sama bertujuan untuk  menanggulangi kemiskinan tidak sinergis. Pada sisi konsep dan implementasi, program penanggulangan kemiskinan yang dibuat sering tidak tepat sasaran serta tidak adanya evaluasi terhadap keberhasilan program tersebut.

Meningkatnya anggaran dan kegiatan kemiskinan tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan. Di satu sisi, politik anggaran baik di Pusat maupun Daerah belum mendukung program penanggulangan kemiskinan karena adanya kendala dalam menetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan karena adanya kendala dalam menetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu juga terdapat kendala yang muncul dari masyarakat miskin itu sendiri, terkait dengan pola pikir, perilaku dan budaya yang tidak mendukung perubahan. Sikap mental yang tidak mau berubah ini menjadi tantangan utama.

Pembangunan pola pikir dan sikap mental ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Maka dalam konsep kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perlu menjadi pendekatan utama dengan menguatamakan konsep kemandirian. Penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak mengandalkan pemberian langsung seperti Raskin dan BLSM, namun lebih mengutamakan unsur produktif yang tepat sasaran dan spesifik yang salah satunya bisa dilakukan melalui fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan dengan konsep peningkatan produktivitas ini adalah tersedianya pasar bagi produk-produk masyarakat miskin tersebut. Untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi untuk menuju masyarakat    Jawa Tengah yang semakin sejahtera, berdikari dan hebat, perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Pimpinan Daerah dan adanya sinergitas antara  Pemerintah, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),  Koperasi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi  dan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Tengah.

(**Penulis: Diyani Kusumawati, Bidang Pemberdayaan Sosial)